Kami Mengucapkan Terima Kasih atas Kunjungannya ke Situs resmi

Selamat Datang

Ini merupakan Media Informasi dan Komunikasi Keluarga Besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-K.SPSI Provinsi Sumatera Utara dengan SPA yang berafiliasi ke KSPSI. Informasi yang tersedia di situs ini tidak ditujukan kepada pihak lain selain dari pada anggota K.SPSI dan SPA yang berafiliasi ke KSPSI Khusus di Sumatera Utara Bertujuan bermaksud HANYA untuk kepentingan informasi belaka.
Apabila informasi dalam situs ini kurang jelas, dapat menghubungi kami atau dapat menyampaikan melalui Email.
DPD K.SPSI Provinsi Sumatera Utara dapat dan boleh, menurut kebijakannya, menghapus atau mengubah atau memperbaiki seluruh informasi ini dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan lebih dulu.

UU R.I

Hal-hal menyangkut Ketenaga Kerjaan kami Hubungkan dengan Website Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Maka silahkan Klik dibawah ini.

Undang - Undang ketenaga Kerjaan antara Lain :

  • Undang-Undang No. 40 Tahun 2004. : Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ... [lihat]
  • Undang-Undang No. 03 Tahun 1992 : Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja...[lihat]
  • Undang-undang No. 13 Tahun 2003. : Tentang Ketenagakerjaan [lihat]
  • Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh... [lihat]
  • Undang-Undang No.21 Tahun 2003. : Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan... [lihat]
  • Undang-Undang No.11 Tahun 1992 : Tentang Dana Pensiun...[lihat]
  • Undang-Undang No. 07 Tahun 1981 : Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan... [lihat]
  • Undang-undang No. 01 Tahun 1970 : Tentang Keselamatan Kerja... [lihat]
  • Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 : Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan... [lihat]
  • Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 : Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja... [lihat]
  • Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 : Tentang Penghapusan Kerja Paksa... [lihat]
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Antara Lain :
  • Kepmenakertrans : KEP.355/MEN/X/2009 : Tentang Tata Kerja Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Nasional... [lihat]
  • Kepmenakertrans No. KEP. 255/MEN/2003 : Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit... [lihat]
  • Kepmenakertrans No.KEP.224/MEN/2003 : Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 s/d 07.00... [lihat]
  • Kepmen Nakertrans No. KEP. 23/KEP/2002 : Tentang Pokok - Pokok Pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian... [lihat]
  • Kepmenakertrans No. KEP. 17/MEN/2002 : Tentang Pedoman Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian... [lihat]
  • Kepmenakertrans No. KEP. 201/MEN/2001 : Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial... [lihat]
  • Kepmenakertrans No. 16/MEN/2001 : Tentang Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh... [lihat]
  • Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/VI/2004 : Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur... [lihat]
  • Kepmenakertrans No. KEP. 101/MEN/VI/2004 : Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh...[lihat]
  • Kepmenakertrans No.KEP.67/MEN/2004 : Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja... [lihat]
  • Kepmenakertrans No. KEP.187/MEN/IX/2004 : Tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh... [lihat]
Jika bukan Yang Diatas Yang Di cari silahkan klik disini :

Langganan: Postingan (Atom)